Ethiopia

DIBUAT OLEH: ELEN DIANA
1516031013
ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS LAMPUNG

Nama "Etiopia" konon berasal dari "Ityopp'is", yaitu nama anak cucu Ham, pembentuk kota Aksum. Nama lama "Abbesinia" atau "Habsyah" berasal dari kelompok suku Habesha, yaitu kaum yang mendiami kawasan Etiopia sejak tahun 3000 SM.Etiopia mempunyai salah satu sejarah terlengkap sebagai negara merdeka di benua tersebut. Merupakan negara tertua di dunia, kawasan Etiopia juga merupakan salah satu tempat peradaban yang terawal di dunia. Pemerintahan Etiopia pertama dibentuk sekitar tahun 980 SM dan menerima agama Kristen pada abad ke-4 M. Negara ini cukup unik jika dibandingkan dengan negara-negara Afrika lainnya karena tidak pernah dijajah selama masa Perebutan Afrika dan terus merdeka hingga tahun 1936 saat pasukan Italia menguasai negara tersebut. Pasukan-pasukan Britania Raya dan Etiopia mengalahkan tentara Italia pada 1941 dan Etiopia memperoleh kembali kedaulatannya setelah menanda tangani Perjanjian Britania-Etiopia pada Desember 1944. Etiopia dulu pernah bernama Abisinia.
Kini Etiopia merupakan negara berbentuk republik dan mengambil bagian secara aktif dalam aktivitas-aktivitas kerjasama internasional. Ibukotanya Addis Ababa merupakan pusat administrasi Kesatuan Afrika (AU).
Etiopia masih memakai kalendar Julian sehingga negara ini akan membuka serangkaian perayaan dalam menyambut milenium ketiga berdasarkan penanggalan kalendar tersebut. Negara di Tanduk Afrika ini menggunakan kalender Julian yang ketinggalan sekitar 7 tahun dibandingkan dengan kalender Gregorian yang lebih umum digunakan di seluruh dunia
Ethiopia adalah negara yang memiliki warisan budaya yang unik, menjadi rumah Gereja Ortodoks Ethiopia - salah satu gereja Kristen tertua - dan monarki yang berakhir hanya dalam kudeta 1974.
Ini berfungsi sebagai simbol kemerdekaan Afrika selama periode kolonial, dan merupakan anggota pendiri PBB dan basis Afrika bagi banyak organisasi internasional.
Ethiopia telah menderita kekeringan periodik dan kelaparan yang mengarah ke konflik sipil yang panjang di abad ke-20 dan perang perbatasan dengan Eritrea. Pada bagian pertama dari abad ke-20 Ethiopia ditempa hubungan kuat dengan Inggris, yang pasukannya membantu mengusir Italia pada tahun 1941 dan menempatkan Kaisar Haile Selassie kembali di atas takhtanya. Dari tahun 1960-an pengaruh Inggris memberi jalan untuk yang dari AS, yang pada gilirannya digantikan oleh Uni Soviet.

BENTUK NEGARA ETHIOPIA
Kini Etiopia merupakan negara berbentuk republik dan mengambil bagian secara aktif dalam aktivitas-aktivitas kerjasama internasional. Ibukotanya Addis Ababa merupakan pusat administrasi Kesatuan Afrika (AU).

SISTEM PEMERINTAHAN ETHIOPIA
Ethiopia adalah sebuah negara dengan sistem pemerintahan Republik Federal berdasarkan Konstitusi 1994; kekuasaan eksekutif tertinggi berada di tangan Perdana Menteri yang dipilih oleh Parlemen, dengan dibantu oleh Council of States dan Council of Ministers. Anggota Kabinet dipilih oleh PM dan disetujui oleh Parlemen

SEJARAH PEMERINTAHAN NEGARA ETHIOPIA

Republik Demokrasi Federal Ethiopia (Federal Democratic Republic of Ethiopia) dalam bahasa lokal disebut Ityop’iya Federalawi Demokrasiyawi Ripeblik, dahulu bernama Abyssinia atau Italian East Africa. Ibukota Etiopia adalah ADDIS ABABA, terbagi dalam 9 negara bagian yang didasarkan pada etnis dan 2 self-governing administrations*, yaitu Adis Adeba* (Adis Ababa), Afar, Amara (Amhara), Binshangul Gumuz, Dire Dawa*, Gambela Hizboch (Gambela Peoples) Hareri Hizb (Harari People), Oromiya (Oromia), Sumale (Somali), Tigray, Ye Debub Biheroch Bihereseboch na Hizboch (Sauthern Nation, Nationalities and Peoples). Sebagaimana telah diuraikan, Ethiopia adalah negara merdeka tertua di dunia. Pendirinya adalah Menelik I (Ibn al-Malik), putra Nabi Sulaiman dan Ratu Saba, pada abad ke-5 sebelum Masehi. Namun ketika Mengistu Haile Mariam berkuasa di Etiopia (1991), hari kemerdekaan Ethiopia ditetapkan pada tanggal 28 Mei. Pemerintahan Ethiopia dimulai dari Aksum, terletak di propinsi Tigray, ketika Menelik I (Ibn al-Malik) pulang dari Yerussalem mengunjungi ayahnya, Nabi Sulaiman, untuk belajar tentang hukum Musa selama 3 (tiga) tahun).
Nabi Sulaiman dalam al-Qur’an disebut sebagai Nabi yang sangat kaya, bijaksana dan dapat berbicara dengan semua binatang dan jin. Beliau berhasil menaklukkan Ratu Saba’, yang ketika itu juga sudah mendengar tentang kehebatan Nabi Sulaiman. Istana Ratu Saba’ dapat dipindahkan ke Yerusalem hanya dalam sekejap. Hal ini sebagaimana diceritakan dalam Surat An-Naml (27) ayat 39 dan 40. Jin Ifrit menawarkan bahwa sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari singgsananya, istana Ratu Saba’ dapat dipindahkan, namun tawaran itu dipatahkan oleh orang yang ‘berilmu dari Ahli Kitab’, yang menawarkan jasanya, bahwa hanya dalam sekejap mata, istana Ratu Saba’ dapat dipindahkan ke Yerusalem. Sekembalinya dari Yerusalem, Menelik I mendirikan ‘Solomonic Dynasty’ dan kerajaan Akum sekaligus mengadopsi Hukum Musa (Law of Moses/Taurat). Solomonic Dynasty selanjutnya dikenal dengan ‘Ethiopian Solomonic Dynasty. Namun pada masa dinasti Raja Ezana, pada abad ke-4 Masehi, Hukum Musa diganti dengan ‘Bible’ (Kristen). Kristen Ethiopia adalah Kristen Ortodox, yang dikenal dengan Ethiopian Orthodoz Tewahedo. Sebelum Eropa menerima Kristen sebagai agama di sana, Ethiopia telah terlebih dahulu menerima Kristen sebagai agama negara.
Perlu diketahui, bahwa Kerajaan Aksum pernah menguasai Sudan selama beberapa tahun. Ethiopia adalah satu-satunya negara Afrika yang tak pernah dijajah oleh bangsa Eropa, namun pernah diduduki oleh fasis Italia pada tahun 1936–1941. Pada tahun 1941, bersama tentara Kerajaan Inggris, Ethiopia dapat mengusir Italia keluar dari negeri itu. Kaisar Heile Selassie I menguasai Kerajaan Ethiopia pada tahun 1930 – 1974, sebelum beliau digulingkan oleh Letnan Kolonel Mangistu Haile Mariam pada tahun 1974. Kolonel Mangistu adalah seorang komunis yang dikenal sangat dictator, menguasai sangat mutlak Ethiopia, mengendalikan pemerintahannya dengan menggunakan sebuah lembaga yang bernama ‘Derg” (committee). Pada tahun 1978 terjadi perang perbatasan dengan Somalia, memperebutkan lembah Ogaden. Kolonel Mangistu menguasai Ethiopia selama 17 tahun, dan pada tahun 1991, Derg’s kolaps, karena adanya pemberontakan yang dipelopori oleh Ethiopian Peoples Revolutionary Democratic Front (EPRDF), yang akhirnya membuat Kolonel Mangistu melarikan diri ke Zimbabwe. Tahun 1991 – 1995, pemerintah transisional dibentuk yang beranggotakan 27 politisi, dengan tugas pokok membubarkan sentralisasi kekuasaan dan membentuk negara yang bebas dan demokratis. Pada bulan Aghustus 1995, Ethiopia berubah menjadi suatu negara federal dengan nama Federal Democratic Republic of Ethiopia. Negara federal ini didasarkan atas pembagian etnis.
Negara Federal Ethiopia memisahkan kekuasaan Kepala Negara (Presiden) dan Kepala Pemerintahan (Perdana Menteri). Terpilih sebagai Perdana Menteri (Agustus 1995) adalah Meles Zenawi, dan terpilih kembali pada bulan Oktober 2000. Pada tanggal 8 Oktober 2001 terpilih Letnan GIRMA Wolde-Giorgis sebagai Presiden. Kekuasaan presiden dibatasi setiap 6 (enam) tahun. Sejarah paling memilukan pada masa pemerintahan demokrasi Ethiopia adalah ketika terjadi pemberontakan bangsa Eritrea pada tahun 1991. Eritrean People’s Liberation Front (EPLP) yang dipimpin oleh Isaias Afwerki mengambil kontrol Eritrea dan pada tanggal 23-25 April 1993 diadakan referendum di bawah pengawasan PBB. Pada tanggal 24 Mei 1993, Eritrea merdeka dan resmi memisahkan diri dari Ethiopia.

ANALISA DAN KESIMPULAN
Berdasarkan beberapa keterangan diatas dapat diketahui bahwa Ethiopia merupakan negara tertua di dunia, sebuah negara di Benua Afrika yang mempunyai sejarah terlengkap di dunia dan merupakan tempat peradaban yang terawal di dunia,negara ini berbentuk Republik dengan sistem pemerintahan republik federal atau republik parlementer. Bentuk negara dan sistem pemerintahan tersebut dirasa sudah sesuai dengan keadaan yang terjadi disana, meskipun yang kita tau saat ini Ethiopia merupakan negara miskin yang taraf hidup masyarakat nya jauh dari kata layak dikarenakan kondisi geografis di negara tersebut.

Sumber referensi

∙https://id.wikipedia.org/wiki/Etiopia
∙negaraberkembang.blogspot.co.id/
∙https://www.google.com/search?q=bentu+pemerintahan+negara+ethiopia&ie=utf-8&oe=utf-8#q=bentuk+negara+ethiopia
∙http://www.kembangpete.com/2014/08/14/profil-lengkap-negara-ethiopia/
∙https://translate.google.com/translate?hl=id&sl=en&u=http://www.infoplease.com/country/ethiopia.html&prev=search

Finlandia

DIBUAT OLEH: FIFKI NUGRAENI MABRUROH
1516031105
ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS LAMPUNG

1.   SEJARAH SINGKAT

Sebelum abad X bangsa Lapp merupakan penduduk asli Finlandia, namun mereka terdesak ke daerah Skandinavia bagian Utara oleh pendatang baru dari Timur yang dikenal sebagai bangsa Suomi atau Finlandia. Diperkirakan jumlah mereka tinggal 35.000 orang, termasuk yang tinggal di Finlandia sebanyak 2.500 jiwa. Pada tahun 1155, Swedia di bawah Raja Erk IX menguasai Finlandia selama 600 tahun dan membangun kota Turku menjadi ”ibukota” Finlandia. Selama dibawah kekuasaan Swedia, Finlandia hanya merupakan sebuah propinsi dan bukan suatu entitas nasional tertentu.  Pada 1808 Rusia dengan bantuan Napoleon berhasil mengusir Swedia dari Finlandia, dan menjadikan Finlandia sebagai Grand Duchy Kekaisaran Rusia, berdasarkan Treaty of Hamina 1809, dengan status otonomi dan konstitusi sendiri. Dimasa ini otonomi Finlandia terus meluas secara ekstensif dan pada tahun 1812, ibukota Finlandia dipindahkan dari Turku ke Helsinki berdasarkan berbagai pertimbangan politis, ekonomi dan pertahanan dari para pemimpin Finlandia pada saat itu. Lokasi geografis kota Turku yang lebih dekat ke Swedia dipandang membahayakan mengingat Swedia kala itu merupakan musuh Kekaisaran Rusia. 

Menjelang akhir abad 19, Tsar Alexander III melancarkan politik Rusianisasi atas Finlandia, namun ditolak oleh rakyat Finlandia. Penolakan tersebut menimbulkan revolusi, sehingga tanggal 6 Desember 1917 Finlandia menyatakan kemerdekaannya dan menjadi Republik pada tanggal 17 Juli 1919. Finlandia terlibat perang dengan Rusia pada tahun 1939‑1944 dan dengan Jerman pada tahun 1944‑1945. Finlandia menandatangani Perjanjian Perdamaian Paris tahun 1947 yang membatasi kekuatan angkatan bersenjata yang boleh dimilikinya, dan selanjutnya menjalankan politik luar negeri yang netral. Sekarang, ibukota Finlandia adalah Helsinski.

2.   BENTUK NEGARA & SISTEM PEMERINTAHAN

Finlandia memiliki bentuk negara republik dan merupakan salah satu negara yang menganut sistem parlementer atas dasar perubahan konstitusi baru yang mulai diterapkan pada tahun 2000 dan disempurnakan pada tahun 2012. Finlandia memiliki sistem politik multipartai. Kekuasaan di Finlandia sepenuhnya berada di tangan rakyat yang diwakili oleh parlemen. Pemilihan anggota parlemen tersebut diselenggarakan pada tiap distrik dan orang yang terpilih dari setiap distrik itu akan mewakili distriknya di parlemen. Parlemen Finlandia di sebut Eduskunta atau Risdag yang beranggotakan 200 orang dan bersifat unikameral dengan periode pemilihan empat tahun sekali. Parlemen Finlandia merupakan otoritas tertinggi di Finlandia dan bertugas memberlakukan hukum, menyetujui anggaran negara, meratifikasi perjanjian internasional dan mengawasi pemerintah Finlandia. Parlemen juga bertanggungjawab memilih perdana menteri dan menyetujui program pemerintah. Berikut pmbagian kekuasaan negara Finlandia :

a.     Eksekutif

      Kepala Pemerintahan dijabat oleh Perdana Menteri yang dipilih oleh Parlemen. Kabinet atau Valtioneuvosto bertanggung jawab pada Parlemen. 

b.     Legislatif

Eduskunta adalah sebutan untuk Parlemen Finlandia. Republlik Finlandia menganut Sistim Parlemen Unikameral. Jumlah anggota parlemen 200 orang yang dipilih melalui pemilu langsung berdasarkan sistem proportional representation untuk masa jabatan 4 tahun.

c.     Yudikatif

      Kekuasaan Yudikatif ada pada Mahkamah Agung atau Korkein Oikesus. Ketua Mahkamah dan seluruh hakim agung, yang saat ini seluruhnya berjumlah 17 orang, dipilih oleh Presiden.

Karena menganut sistem multipartai, artinya pemerintahan terdiri atas koalisi dari berbagai partai yang biasanya pemimpin partai dengan jumlah kursi terbanyak di parlemen akan menjadi perdana menteri. Jumlah partai politik yang terdaftar di Finlandia ada 15 partai. Freedom Party merupakan partai termuda yang terbentuk pada tahun 2009. Sebanyak 8 partai memiliki wakil di parlemen yaitu: Partai Koalisi Nasional (44 kursi), Partai Sosial Demokrat (42), Partai Finns (39), Partai Tengah (35), Left Alliance (14 kursi), Green League (10 kursi), Swedish People’s Party (9) dan Kristen Demokrat (6 kursi).

Kepala negara Finlandia adalah presiden yang pemilihannya dilakukan 6 tahun sekali. Karena adanya konstitusi baru yang menyebabkan adanya perluasan kekuasaan parlemen dan pembatasan kekuasaan presiden maka tugas priseden adalah menjalankan kebijakan luar negeri bersama dengan pemerintah, berpartisipasi dalam negosiasi dan organisasi internasional serta bertanggungjawab atas hubungan dengan negara lain.

Pemerintahan Finlandia terdiri dari perdana menteri yang didampingi oleh sejumlah menteri dan mengurus urusan dalam negeri seperti urusan kebijakan dan administratif negara. Terdapat dua belas kementerian dalam sistem politik negara Finlandia yang membuat kabinetnya ramping, diantaranya :

1.    Kantor Perdana Menteri

2.    Kementerian Luar Negeri

3.    Kementerian Hukum

4.    Kementerian Dalam Negeri

5.    Kementerian Pertahanan

6.    Kementerian Keuangan

7.    Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

8.    Kementerian Pertanian dan Kehutanan

9.    Kementerian Transportasi dan Komunikasi

10. Kementerian Ketenagakerjaan dan Ekonomi

11. Kementerian Sosial dan Kesehatan

12. Kementerian Lingkungan

3.   LATAR BELAKANG

Bentuk republik dipilih karena meletakkan tampuk pemerintahan yang bercabang dari rakyat, bukan dari prinsip keturunan bangsawan. Sistem pemerintahan parlementer dipilih karena kefleksibilitasannya dan tanggapannya terhadap publik. Sistem parlementer juga memiliki pembeda yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara, dengan kepala pemerintahan adalah perdana menteri dan kepala negara ditunjuk dengan kekuasaan sedikit atau seremonial. Sehingga dapat tejadi keseimbangan.

Jadi, menurut saya bentuk negara dan sistem pemerintahan yang diterapkan negara Finlandia sudah efektif dengan bukti terselenggaranya pemerintahan dengan baik dan lancar.

Sumber :

• http://www.bimbingan.org/sistem-politik-negara-finlandia.htm
• http://anakx4smanla.blogspot.co.id/2014/08/sistem-pemerintahan-republik-makalah.html?m=1
• www.kemlu.go.id (CP Finlandia – as of 050313.doc – Kementerian Luar Negeri) (http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0CFoQFjAIahUKEwje86XCitPIAhXHwY4KHZbDAHs&url=http%3A%2F%2Fwww.kemlu.go.id%2Fhelsinki%2FLists%2FCountryProfile%2FAttachments%2F1%2FCP%2520Finlandia%2520-%2520as%2520of%2520050313.doc&usg=AFQjCNFaSapSFODsqhIDUqajhZKZrKeIiQ)

Republik Kepulauan Fiji

DIBUAT OLEH: FITRIA MAHARANI

NPM                  : 1516031017

UNIVERSITAS LAMPUNG

ILMU KOMUNIKASI 2015

Republik Kepulauan Fiji adalah sebuah negara kepulauan di selatan Samudra Pasifik, di sebelah timur Vanuatu, sebelah barat Tonga, dan sebelah selatan dari Tuvalu. Nama Fiji adalah sebuah kata kuno dalam bahasa Tonga untuk kepulauan itu, yang pada gilirannya berasal dari nama dalam bahasa Fiji, Viti. Ibu kota Fiji, Suva, terletak di pulau ini. Di Fiji banyak imigran yang berasal dari India/Pakistan. Untuk negara seukuran itu, Fiji mempunyai kemampuan Angkatan Bersenjata yang cukup berarti, dan telah menjadi penyumbang besar dalam Pasukan Penjaga Perdamaian PBB di berbagai belahan dunia.

Latar Belakang Bentuk Pemerintahan dan Sistem Pemerintahan

Penghuni pertama Fiji tiba dari Asia Tenggara jauh sebelum terjadi hubungan dengan para penjelajah Eropa pada abad ke-17. Persoalan akademik tentang migrasi Pasifik masih belum terpecahkan.

Ada tercatat bahwa Fiji ditemukan oleh penjelajah Belanda, Abel Tasman, ketika ia berusaha menemukan Benua Selatan Besar pada 1643. Namun baru pada abad ke-19orang-orang Eropa itu tiba di kepulauan ini untuk menetap di sana secara permanen.

Pada tahun 1874, kepulauan ini jatuh ke tangan Britania Raya sebagai koloni. Pada pemerintahan Gubernur Sir Arthur Hamilton-Gordon tahun 1876 mengeluarkan kebijakan yaitu melarang penjualan atas tanah kepada masyarakat non pribumi Fiji, yang pada saat itu sekitar 83% dari daratan Fiji dimiliki oleh pribumi Fiji. Kebijakan ini terus berlanjut dan susah untuk dimodifikasikan. Penguasa kolonial kemudian membangun ekonomi gula (60% ekspor) dan di tahun 1878 kolonialis Inggris mengimpor tenaga kerja dari India untuk mengelola perkebunan tebu. Efek dari imigrasi ini menciptakan suatu polarisasi kesukuan yang telah membuktikan secara kultural dan politis menantang ke arah Fiji modern yang kemudian dikenal dengan sebutan etnis Indo Fiji, etnis ini tidak diberikan hak kepemilikan atas tanah oleh pemerintahan Fiji. Namun etnis Indo Fiji memproduksi lebih dari 90% gula dan mendominasi industri gula serta pariwisata yang menjadi andalan ekonomi Fiji dan populasi mereka berkembang mencapai 44% dari seluruh populasi Fiji.

10 Oktober 1970, Fiji mendapatkan kemerdekaannya dan bergabung menjadi

anggota negara Republik Persemakmuran yang menganut sistem pemerintahan republik

demokratik parlemen representativ. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang

Perdana Menteri, Presiden sebagai kepala negara dengan sistem multi partai.

Tahun 1987, terjadi kudeta militer di Fiji. Akibat dari terjadinya kudeta adalah penghapusan Monarkhi Britania, Gubernur Jendral Fiji digantikan oleh seorang Presiden non-eksekutif, dan nama Fiji diganti, semula Dominion of Fiji menjadi Republik Fiji.

Tahun 1997, nama negara diubah lagi, dari Republic of Fiji menjadi Republic of Fiji Islands ( Republik Kepulauan Fiji).

Kekuasaan eksekutif

Kepala negara Fiji adalah seorang Presiden, yang dipilih oleh Great Council of Chiefs untuk masa jabatan 5 tahun. Meskipun jabatan presiden ini hanya sebagai simbolis belaka, tapi ia juga mempunyai "kekuatan tersimpan" yang bisa ia gunakan ketika negara mengalami krisis.

Pemerintahan lokal

Fiji dibagi menjadi 4 bagian divisi utama:

·         Divisi Tengah (Suva)

·         Divisi Timur (Levuka)

·         Divisi Barat (Lautoka)

4 divisi ini kemudian dibagi lagi menjadi 14 provinsi. Pulau Rotuma yang terletak di utara, sudah mempunyai status independen. Secara resmi termasuk di dalam Divisi Timur untuk keperluan statistik, tapi secara administratif sudah mempunyai otonomi sendiri.

Pemerintahan kota dipimpin oleh seorang Mayor, diterapkan di Suva, Lautoka, dan 10 kota kecil lainnya.

Analisis Bentuk Pemerintahan dan Sistem Pemerintahan

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa kepulauan fiji (Fiji island) adalah sebuah negara yang terletak kepulauan di selatan Samudra Pasifik, di sebelah timur Vanuatu, sebelah barat Tonga, dan sebelah selatan dari Tuvalu. Bentuk pemerintahan negara ini adalah repubik parlementer dan sistem pemerintahan nya yaitu parlementer. Kepulauan Fiji masuk dalam anggota persemakmuran Inggris. Sehingga dalam praktek kenegaraannya Kepulauan Fiji lebih terbiasa dengan sistem parlementer yang diterapkan oleh Inggris ketika menjajah selama kurang lebih 96 tahun. Bentuk negara dan sistem pemerintahan ini dianggap sudah sesuai dengan keadaan negara tersebut.

Sumber Referensi:

• https://books.google.co.id/books?id=jeC7B8RjuX8C&pg=PA325&lpg=PA325&dq=bentuk+pemerintahan+fiji&source=bl&ots=kExOWze79f&sig=heRhZgLIeLdZN5ZzmRHSo2EXkOM&hl=en&sa=X&ved=0CEAQ6AEwBGoVChMIrN3038zTyAIVwh2OCh0LNwXR#v=onepage&q=bentuk%20pemerintahan%20fiji&f=false
• https://id.wikipedia.org/wiki/Fiji
• thesis.umy.ac.id/datapublik/t6319.pdf
• file:///C:/Users/User/Downloads/Ensiklopedia Pelajar dan Umum

MONTENEGRO

DIBUAT OLEH:

M. ZULKA GANI

1516031025

Montenegro adalah sebuah negara yang terletak di Eropa Selatan. Tepatnya berada di negara Balkan dan berbatasan dengan Laut Adriatik di selatan, Kroasiadi barat, Bosnia dan Herzegovina dan Serbia di utara, dan Albania di selatan. Sebagai ibukota negara adalah Podgorica. Menurut konstitusinya, negara ini merupakan negara demokratik, sosial, dan ekologikal.

Sejarah

Selama beberapa abad Montenegro merupakan sebuah prinsipalitas merdeka de facto yang diatur oleh sebuah penguasa dan dinasti berdasar keturunan. Negara ini mendapatkan pengakuan internasional de jure tentang kemerdekaannya, setelah Krisis Timur (1875-1878), di Kongres Berlin. Pada 28 Agustus 1910, penguasa Montenegro Pangeran Nikola Petrović Njegoš menyatakan sendiri sebagai Raja. Sebuah negara merdeka sejak Zaman Pertengahan hingga tahun 1918, negara ini lalu menjadi bagian dari negara Yugoslavia dan tergabung ke dalam wilayah Serbia dan Montenegro. Antara 1945dan 1992, Montenegro merupakan bagian dari Republik Federal Sosialis Yugoslavia. Dari 1992 hingga 2003, Montenegro bergabung dengan Serbia untuk membentuk Republik Federal Yugoslavia. Pada tahun 2003 Republik Federal Yugoslavia kemudian diubah sehingga hubungan antara Serbia dan Montengero lebih terpisah dan namanya berubah menjadi Serbia dan Montenegro.

Serbia dan Montenegro eksis dari 2003 hingga 2006 saat Montenegro memutuskan untuk memisahkan diri melalui sebuah referendum. Oleh sebuah referendum yang dilaksanakan pada 21 Mei 2006, Montenegro mendeklarasikan kemerdekaannya pada 3 Juni 2006.

Referendum Montenegro

Menurut kelompok penentang kemerdekaan, Montenegro sebagai bagian dari Uni dengan Serbia akan mempunyai kemunginan lebih besar menjadi anggota Uni Eropa, ketimbang sendiri. Uni Eropa tidak mengharapkan Montenegro merdeka. Karena itu berdirilah Uni Serbia Montenegro. Tapi Perdana Menteri Montenegro Milo Djukanovic hanya menyepakati Uni tersebut, apabila masyarakat, melalui referendum diberi kesempatan menyuarakan pendapat mengenai Montenegro merdeka. Djukanovic pun dianggap menjadi pemimpin kemerdekaan Montenegro. Dikelilingi kelompok sekitar 20 sahabat keluarga, Djukanovic berhasil menguasai hampir semua bidang baik ekonomi, politik maupun media. Ia memainkan peranan paling kuat selama 15 tahun terakhir.

Djukanovic yakin bisa mempercepat proses keanggotaan Montenegro dalam Uni Eropa dan NATO, apabila Montenegro bisa bebas dari Serbia. Serbia, dan secara otomatis juga Montenegro, dijatuhi sanksi oleh Brussel, karena belum juga berhasil menangkap dan mengekstradisi Jenderal Ratko Mladic kepada Tribunal Yugoslavia di Den Haag. Perundingan dengan Brussel ditunda.

Sementara Presiden Serbia dan Montenegro, Vojislav Kostunica dan Perdana Menteri Serbia, Zoran Djinjic ingin agar federasi tetap dipertahankan, tetapi bersedia memberikan hak otonomi luas kepada Montengero.

Maret 2006, Parlemen Montenegro, dengan suara bulat mendukung usulan untuk mengadakan referendum bersejarah mengenai kemerdekaan dari Serbia, pada 21 Mei 2006.

Uni Eropa akhirnya menuntut agar minimal separuh dari semua pemilih harus memberikan suara. Selain itu, Brussel baru mengakui kemerdekaan Montenegro, apabila didukung oleh minimal 55% pemilih.

Menurut jajak pendapat independen terakhir yang dipublikasikan November 2006, 43 persen dari warga Montenegro menginginkan kemerdekaan, 31 persen menentangnya, dan sisanya, 24 persen, tidak memutuskan. Pemerintah Montenegro mengatakan, usaha untuk mencapai kemerdekaan itu dimotivasi oleh keinginan untuk tidak didominasi oleh Serbia, yang jumlah penduduknya lebih dari delapan juta orang.

Hasil

Pada 22 Mei 2006, Presiden Komisi Referendum Frantisek Lipka mengumumkan hasil penghitungan suara sementara referendum, di mana 55,4 persen rakyat Montenegro yang berpartisipasi dalam referendum menghendaki Montenegro merdeka atau memisahkan diri dari Serbia. Sebanyak 44,6 persen pemilih menentang ide kemerdekaan itu.

Dari 485.000 pemilih yang terdaftar, sekitar 86,3 persen menggunakan haknya. Berdasarkan ketentuan dari Uni Eropa, hasil referendum dinyatakan sah jika salah satu pihak minimal memperoleh 55% suara.

Perdana Menteri Montenegro Milo Djukanovic juga telah memproklamasikan kemenangan blok prokemerdekaan meski belum ada pernyataan resmi komisi yang menangani referendum. Ketua Komisi Luar Negeri UE Javier Solana menyambut baik hasil sementara referendum Montenegro dan berjanji akan menghargai hasil akhir seluruh penghitungan suara.

Pasca referendum

Pada 28 Juni 2006, Montenegro menjadi anggota ke-192 PBB.^[4] Pemilihan umum pertama, sebuah pemilu parlemen yang dilaksanakan pada 10 September 2006 menghasilkan koalisi yang dibentuk Perdana Menteri Milo Đukanović, Koalisi Montenegro Eropa sebagai pemenangnya.

ANALISA DAN KESIMPULAN

Menurut saya, system pemerintahan dari Montenegro sudah cukup efektif karena melalui hasil referendum yang sangat panjang dan diinginkan oleh rakyatnya sendiri. Konstitusi Montenegro disetujui oleh Parlemen Montenegro pada tanggal 12 Oktober 1992. Dengan disetujuinya konstitusi ini, Montenegro diakui sebagai sebuah republik demokratis dari Republik Federal Yugoslavia, denganbahasa Serbia sebagai bahasa resminya. Cetinje didefinisikan sebagai ibukota negara bagian. Kekuatan pemerintahan diserahkan kepada penduduknya, yang melakukannya melalui pemilihan dewan perwakilan Parlemen. Keputusan yang berhubungan dengan perubahan status konstitusional atau perubahan perbatasan negara didasarkan pada pilihan penduduk Montenegro dan dilakukan pada sebuah referendum. Pada konstitusi yang asli, terdapat 121 artikel di dalamnya.

Konstitusi baru untuk Republik Montenegro dicalonkan menjadi konstitusi berikutnya pada musim semi hingga musim panas 2007. Setelah konstitusi baru membuat perubahan di Montenegro, negara tersebut diperbolehkan bergabung dengan Council of Europe

SUMBER REFERENSI

https://id.wikipedia.org/wiki/Montenegro

http://official-aqsa.blogspot.co.id/2012/03/montenegro.html